Rabu, 12 Januari 2011

MAKALAH K3,ORGANISASI BURUH


MAKALAH ORGANISASI BURUH




14540465




Oleh:
Ikhsan Taufik H
100
4613
D3 Teknik Elektro
34






FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
201
1















KATA PENGANTAR

          Puji syukur kehadirat Allah SWT,yang telah memberikan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini,makalah ini saya buat sebagai UAS dari pelajaran K3.
          Makalah ini menjelaskan tentang Peran Organisasi Buruh,didalamnya telah dijelaskan pengertian organisasi buruh,peran organisasi buruh dan daftar beberapa organisasi buruh di Indonesia.
          Apabila ada kekurangan pada makalah ini saya meminta maaf dan krtitikan yang membangun dari pembaca mungkin dapat menjadi acuan saya dalam membuat makalah-makalah selanjutnya,semoga makalh ini dapat bermanfaat bagi pembaca.






Bandung,27 Desember 2010
Penyusun,



Ikhsan Taufik H
                   i
DAFTAR ISI

Kata Pengantar........................................................................................................................ i
Daftar Isi................................................................................................................................ ii
BAB I: Pendahuluan
I.                    Latar Belakang...................................................................................................... 1
II.                 Permasalahan........................................................................................................ 4
BAB II : Isi
A.     Pengertian Organisasi Buruh/Serikat Pekerja............................................................... 5
B.     Peran Organisasi Buruh/Serikat Pekerja...................................................................... 5
BAB III : Penutup
A.     Kesimpulan................................................................................................................ 11
B.     Saran.......................................................................................................................... 11
Daftar Pustaka........................................................................................................................ 12






BAB I
PENDAHULUAN

I.    Latar Belakang

Salah satu tujuan penegakan hukum adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia (HAM). Manusia mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Manusia adalah obyek dan subyek dalam rangka penegakan hukum tersebut.

Hak asasi manusia memang menyangkut masalah di dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut hak asasi manusia individu maupun hak asasi manusia kolektif. Hak asasi manusia individu merupakan hak yang menyangkut kepentingan perorangan dan hak asasi manusia kolektif menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga untuk melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang berfungsi untuk menjaga integritas keberadaannya, sehingga tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun. Rumusan tersebut jelas mengakui bahwa hak asasi adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan negara Indonesia mengakui bahwa sumber hak asasi manusia adalah karunia Tuhan. Tegasnya hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan berserikat bukan pemberian negara akan tetapi pemberian Tuhan Yang Maha Esa.

Konsep tentang hak asasi manusia bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Salah satu komitmen Indonesia terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terkandung dalam sila kedua Pancasila, dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab".

Selanjutnya, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya secara tegas mengatur jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia yang paling utama, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Bahkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dirumuskan tiga tahun sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Universal of Human Rights) 1948 dicetuskan.

Salah satu perlindungan hak asasi manusia yaitu asas principle of liberty (prinsip kebebasan) dalam bidang hubungan kerja di Indonesia terdapat dalam Pasal 28 D Ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara tanpa memandang segala perbedaan yang ada pada diri seseorang berhak mendapatkan dan melakukan pekerjaan serta menerima imbalan secara adil.

Demikian juga di dalam Pasal 28 E Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan perndapat. Pengertian dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap warga negara tanpa memandang segala perbedaan baik ras, jenis kelamin, agama dan lain-lain, berhak untuk menjadi bagian dari suatu organisasi dan memanfaatkan organisasi tersebut guna kepentingannya secara adil dengan memperoleh perlindungan akan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Kebebasan berserikat sebagai hak dasar tidak bisa dilepaskan dari pendekatan realitas kehidupan sosial dan politik dengan berbagai aspeknya seperti aspek ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Alasannya karena aspek-aspek tersebutlah yang sangat berperan membuat manusia kehilangan banyak kesempatan memperoleh kebebasan dirinya.

Konsep hak dasar mulai diperjuangkan setelah manusia merasakan adanya kelemahan dari teori perjanjian yang diperkenalkan oleh Thomas Hobbes. Dengan teori Thomas Hobbes seluruh hak-hak masyarakat diserahkan pada pengusaha, sehingga tidak ada kekuasaan lain yang tersisa. Hal ini merupakan awal timbulnya kesadaran akan adanya hak yang hilang karena terdesak dengan hadirnya seorang pengusaha.

Akibat adanya kelemahan teori ini, kemudian timbul teori baru yang diperkenalkan oleh John Locke dan J.J.Rosseau, teori mereka ini pada prinsipnya mengandung pengertian bahwa dalam perjanjian antara rakyat dengan pengusaha harus terdapat sebagian kekuasaan yang tersisa. Disamping itu, kekuasaan yang tersisa tersebut juga harus mendapat jaminan secara konstitusional dan penegakannya dilakukan melalui badan- badan peradilan. Hak-hak yang eksistensinya dijamin konstitusi inilah yang dinamakan hak dasar. Semenjak itu penegakan hak asasi manusia identik dengan penegakan konstitusi dibidang hak asasi manusia, sebagai jaminan terhadap kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Kebebasan berserikat yang diinginkan oleh para pekerja dalam organisasi buruh tidak diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan begitu saja, namun timbul karena adanya perkembangan gerakan buruh di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga keluarnya Undang-Undang No.21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Efektif tidaknya undang-undang tersebut dalam praktek berpulang kembali kepada bargaining position organisasi buruh itu sendiri. Sejak beberapa dekade, kebebasan berorganisasi bagi para buruh telah dipasung. Terpasungnya organisasi buruh di Indonesia ini berdampak luas termasuk tumpulnya suara buruh dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan.
Pada jaman penjajahan Jepang gerakan buruh sempat terhenti dan tidak berkembang. Situasi ini terjadi karena adanya tindakan represif dan ditambah dimatikannya banyak industri yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Baru kemudian setelah kemerdekaan Indonesia mulai bangkit gerakan buruh. Organisasi buruh yang kuat pada masa itu salah satunya adalah SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia) menyatakan siap untuk bekerja sama dengan serikat buruh manapun asal tidak merusak dasar-dasar Islam. Pada masa Orde Baru, terdapat peristiwa penting di dalam pergerakan buruh di Indonesia, yaitu dibentuknya Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) tahun 1966 dan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) pada tanggal 1 November 1969. Dalam perkembangan selanjutnya, lahir pula Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Sejak lahir Orde Baru tersebut, gerakan buruh dimobilisir dari dibentuknya KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia) pada tahun 1966. Tujuannya ialah untuk bersama-sama kekuatan Orde Baru lainnya berjuang menumbangkan sisa-sisa G 30 S PKI, Perjuangan KABI bersifat politis sedangkan soal-soal yang bersifat sosial ekonomi di selesaikan oleh sekretariat bersama buruh beserta anggota-anggotanya.

Di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1973, berdiri FBSI (Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dimana dalam tubuh FBSI masih dimungkinkan hidupnya serikat-serikat buruh. Berdirinya FBSI pada tanggal 20 Februari 1973 yang kemudian berubah menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) pada tahun 1985 telah membuka sejarah baru bagi kaum buruh di Indonesia. Kaum buruh di Indonesia telah mampu mempersatukan dirinya dalam satu wadah perjuangan dan satu tujuan bersama, yaitu suatu organisasi dibidang perburuhan yang bersifat sosial-ekonomi. Dengan demikian orientasi utama dari wadah organisasi SPSI adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dan keluarganya.

Dalam bagian umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Organisasi Buruh, menyatakan bahwa pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/Organisasi buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Organisasi Buruh didasarkan pada Pasal 28 E perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi ILO (Internasional Labour Organization) Nomor 98 Tahun 1949, tentang Hak Berorganisasi dan Kemerdekaan berserikat di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1956, tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No 98 Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar- Dasar daripada Hak untuk berorganisasi dan untuk Berunding Bersama. Dengan telah diratifikasinya Konvensi ILO No 98 Tahun 1949, tentang Hak Berorganisasi dan Kemerdekaan Berserikat serta diundangkannya Undang-Undang Nomor No 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Organisasi Buruh, maka bidang perburuhan sesungguhnya telah berubah secara radikal. Kebebasan untuk mendirikan organisasi buruh telah dimanfaatkan oleh para aktivis perburuhan untuk mendirikan organisasi dengan bermacam nama dan bermacam orientasi kepentingan. Namun secara prinsip, organisasi buruh dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan buruh, khususnya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup dan melindungi hak-hak buruh.

Dalam konteks perjuangan hak-hak pekerja/buruh ada beberapa pilar yang sangat berperan dalam penegakan serta melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraannya. Salah satu pilar itu adalah organisasi serikat pekerja/Organisasi buruh. Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Sejarah telah membuktikan bahwa peranan serikat pekerja/organisasi buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat organisasi serikat pekerja/organisasi buruh yang betul-betul mandiri (independence) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak buruh.


Umumnya pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan hak-haknya, dengan menjadi anggota serikat pekerja/organisasi buruh akan meningkatkan bargaining baik secara individu maupun keseluruhan. Serikat pekerja/organisasi buruh dapat mengawasi (control) pelaksanaan hak-hak pekerja di perusahaan. Oleh karena itu, serikat pekerja/serikat buruh sangat berperan penting bagi pekerja.

II.    Permasalahan
Dalam penulisan makalah ini, penulis mengangkat permasalahan yaitu:
"    Pengertian organisasi buruh.
"    Bagaimana peranan organisasi buruh.


















BAB II
ISI


A. Pengertian Organisasi Buruh /Serikat Pekerja

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam menjalankan visi diatas, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan itu.

Guna mencapai tujuan pembangunan itu diperlukan adanya rencana terpadu dan terukur sesuai dengan misinya. Dibidang peserikatan pekerja (Serikat Pekerja) visi dan misi itu jelas dinyatakan dalam UU No. 13/2003 yang dituangkan dalam pengertian sebagai berikut :

"Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya."

Dalam pelaksanaan visi dan misi itu, perlu ditetapkan sarana-sarananya secara jelas dan dapat dilaksanakan secara baik, konsisten, terencana dan terukur.



B. Peran Organisasi Buruh/Serikat Pekerja

Dalam suatu perusahaan biasanya terdapat organisasi serikat pekerja/organisasi buruh yang dalam pelaksanannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan industrial. Serikat Pekerja dalam memecahkan persoalan menuju suatu kemajuan dan peningkatan yang diharapkan, hendaknya menata dan memperkuat dirinya melalui upaya :

1. Menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam satu kesatuan diantara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan Serikat Pekerjanya, pekerja/Serikat Pekerja dengan manajemen

2. Meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya disamping haknya diorganisasi dan diperusahaan, serta pemupukan dana organisasi.

3. Dana Organisasi dibelanjakan berdasarkan program dan anggaran belanja yang sudah ditetapkan guna kepentingan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengurus untuk bidang pengetahuan terkait dengan keadaan dan kebutuhan ditempat bekerja, termasuk pelaksanaan hubungan industrial.

4. Sumber Daya Manusia yang baik akan mampu berinteraksi dengan pihak manajemen secara rasional dan obyektif
Bilamana, paling tidak 4 persyaratan diatas terpenuhi, Organisasi buruh melalui wakilnya akan mampu mencari cara terbaik menyampaikan usulan positif guna kepentingan bersama.
Perlu diyakini bahwa tercapainya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, hanya akan ada ditingkat perusahaan. Karenanya social dialogue yang setara, sehat, terbuka, saling percaya dan dengan visi yang sama guna pertumbuhan perusahaan sangat penting dan memegang peranan menentukan.

Faktor diluar itu pada dasarnya hanya merupakan pedoman dan faktor pendukung dan pembantu. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dapat dirmuskan melalui LKS Bipartit. Program Quality Circle perlu dilakukan.

Selain itu Peran organisasi buruh juga memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja itu sendiri. Sebagai dasar dari kebebasan pekerja dapat dijumpai dalam Pasal 28 UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti :
- Undang-undang No. 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Convention Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketentuan pokok tenaga kerja yang mengatur prinsip-prinsip organisasi buruh yang antara lain :
o Hak pekerja membentuk organisasi pekerja/buruh
o Organisasi buruh di bentuk secara demokratis serta tidak boleh adanya campur tangan pihak lain.
Selain itu Undang-undang No. 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan memberikan hak kepada serikat pekerja untuk melakukan perundingan dengan pimpinan perusahaan dalam rangka menyusun Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Menurut Iman Sjahputra Tunggal, KKB adalah :
"Perjanjian yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh atau serikat-serikat Pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja (Kementerian Perburuhan) dengan pengusaha, perkumpulan pengusaha, Berbadan Hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja."

Pada awal era reformasi, pemerintah juga telah meratifikasi Konfensi International Labour Organization (ILO) No. 187 Tahun 1948 tentang Freedom of Asociation and Protection of the Right to Organize Convention dengan keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998. Selanjutnya dalam perkembangan terbaru, pada tanggal 4 Agustus 2000 telah dikeluarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang merupakan salah satu produk hukum yang mencerminkan era demokrasi dan kebebasan di berbagai bidang di Indonesia. Dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi, lampiran TAP MPR No. XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara jelas juga memberi arahan pada pelaksanaan kebebasan berserikat.
Hal ini misalnya tertuang dalam Pasal 6 yang berbunyi :
"Setiap orang berhak untuk memajukan diri dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa dan negara".

Pasal 9 menyebutkan :

"Setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak". Sedangkan Pasal 19 menyatakan "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Dari aturan ini serikat pekerja akan dapat bertahan hidup dan berperan dalam masyarakat pekerja dan menjadi organisasi buruh yang kuat, aspiratif terhadap kepentingan pekerja, profesional dan mandiri Selain itu serikat pekerja juga dapat menjawab tantangan yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial dalam era globalisasi.

Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 mempunyai dampak terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan perserikatan pekerja. Maksud pendirian serikat buruh sebagaimana diuraikan sebagai berikut : setiap pekerja/buruh dapat mendirikan serikat pekerja/buruh secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak pada umumnya memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. Meskipun pekerja/buruh bebas menentukan asas organisasinya, namun tidak boleh menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan pendirian organisasi pekerja/buruh, federasi maupun konfederasi tidak lain adalah sebagai berikut :
a. Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja
b. Wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja
c. Sarana menciptakan hubungan industri
d. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya
e. Perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja/ buruh.
f. Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
Tenaga kerja yang telah dikenakan PHK, akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan oleh perusahaan. Hak-hak tersebut dapat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lain sebagainya.

Berikut daftar nama-nama beberapa organisasi buruh di Indonesia :

1. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI)
2. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (SPSI Reformasi)
3. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)
4. Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI)
5. Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi)
6. Persaudaraan Pekerja Muslimin Indonesia (PPMI)
7. Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo)
8. Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia (FOKUBA)
9. Kesatuan Buruh Merhaen (KBM)
10. Kesatuan Pekerja Nasional Indonesia (KPNI)
11. Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia (KBKI)
12. Asosiasi Karyawan Pendidikan Swasta (Asokadikta)
13. Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia (Gasbiindo)
14. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK-Indonesia)
15. Serikat Pekerja Keadilan (SPK)
16. Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI)
17. Gabungan Serikat Buruh Independent (GSBI)
18. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
19. Federasi Serikat Pekerja BUMN
20. Serikat Buruh Merdeka Setiakawan
21. Serikat Pekerja Nasional Indonesia
22. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (SP.TSK)
23. Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOSBI)
24. Asosiasi Karyawan Pendidikan Nasional (ASOKADIKNA)
25. Federasi SP Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan (SPKP)
26. Federasi SP Rakyat Indonesia (SPRI)
27. Federasi Kimia Energi Pertambangan (KEP)
28. Solidaritas Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia (SBMNI)
29. Federasi SP Indonesia (SPI)
30. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)
31. Federasi Gabungan Serikat Pekerja Mandiri (GSBM)
32. Federasi Perserikatan Buruh Independen (FBI)
33. Federasi Serikat Buruh Perjuangan (FSBP)
34. Federasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
35. Federasi Gabungan Serikat Pekerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (GSPRNI)
36. Federasi Farkes Reformasi
37. Federasi SPM (hotel, restoran, plaza, apartemen, katering dan pariwisata) Indonesia
38. Gaspermindo Baru
39. Gabungan Serikat Buruh Indonesia 2000 (DPP GSBI 2000)
40. Federasi SP Kahutindo
41. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (SP PAR)
42. Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi
43. Federasi SP Pertanian dan Perkebunan
44. Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum (SP BPU)
45. Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi
46. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan
47. Federasi Serikat Pekerja Angkutan Darat, Danau, Feri, Sungai dan Telekomunikasi Indonesia (SP ADFES)
48. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (DPP FSP LEM)
49. Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman
50. Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia (DPP F. SPKSI)
51. Federasi Serikat Pekerja TSK SPSI
52. Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (F.SP KAHUT)
53. Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SP TI)
54. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (F.SP.KEP)
55. Federasi Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia (F.SP.PEWARTA)
56. Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (F.SP.MI)
57. Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)
58. Federasi Serikat Pekerja Tenagakerja di Luar Negeri (F.SP.TKI LN)
59. Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU)
60. Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN)
61. Gerakan Buruh Marhaenis
62. Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSPISI)
63. Serikat Pekerja Islam (SERPI)
64. Federasi Buruh Indonesia (FBI)
65. Kesatuan Buruh Nasional Indonesia (KBNI)
66. SB Transportasi Perjuangan Indonesia
67. Persatuan Pekerja Informal Seluruh Indonesia
68. Kongres Buruh Islam (KOSBI)
69. SP Sektor Informal Mandiri Seluruh Indonesia (SP-SIMSI)
70. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi
71. Serikat Pekerja Percetakan, Penerbit dan Media Informasi






BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang saling membutuhkan satu sama lain. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Tujuan didirikannya serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

B. Saran
Dengan adanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh hendaknya dapat membawa dampak yang positif bagi hak-hak pekerja mengingat dalam kasus perburuhan yang ada sering ditemukan kurangnya keperpihakan kepada buruh karena lemahnya perlindungan dari pemerintah.
















DAFTAR PUSTAKA


Sjahputra Tunggal, Iman. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta : Harvarindo, 2007).
Tedjakusuma,Iskandar(1958) Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia , Seri Monograf Modern Indonersia Project Southeast Asia Program Department of  Far Eastern Studies Cornell University Ithaca, New York.
http://www.fsp2ki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=177:buruh&catid=1:tentang-kami&Itemid=4
























2 komentar:

No 21 serikat pekerja nasional indonesia menjadi FDERASI SERTIKAT PEKERJA NASIONAL INDONESIA

No 21 serikat pekerja nasional indonesia menjadi FDERASI SERTIKAT PEKERJA NASIONAL INDONESIA www.fspni.com

Poskan Komentar